KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota. <br /> <br />Dengan begitu, pemilu yang selama ini dikenal sebagai pemilu serentak tidak akan lagi berlaku pemilu 2029 mendatang. <br /> <br />Merespon putusan MK, Partai NasDem menilai putusan MK tersebut inkonstitusional atau melanggar Undang-Undang Dasar 1945. <br /> <br />Pasalnya, MK sebelumnya memerintahkan pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak sekali dalam lima tahun. <br /> <br />Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bilang partai politik tak bisa menolak putusan MK, dan DPR harus segera memproses perubahan aturan perundang-undangan. <br /> <br />Kendati demikian, Bamsoet mengkritik MK yang dinilai membuat keputusan berubah-ubah. <br /> <br />Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal menuai polemik. <br /> <br />Akankah putusan dinilai sebagai bentuk pelanggaran konstitusi atau putusan ini bisa menjadi solusi mengurangi beban penyelenggara dan pemilih? <br /> <br />Baca Juga [FULL] Ulasan Istana: Putusan MK, Momentum Perbaikan Sistem Pemilu? | KOMPAS MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/603345/full-ulasan-istana-putusan-mk-momentum-perbaikan-sistem-pemilu-kompas-malam <br /> <br />#pemilu #putusanmk #MK <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/603627/full-pengamat-soroti-dampak-soal-putusan-pemilu-nasional-daerah-dipisah-mulai-2029
